Bagaimana kriteria distribusi pendapatan nasional menurut Bank Dunia

Keywords: Rasio Gini, Kurva Lorentz, ukuran Bank Dunia, ketimpangan, distribusi pendapatan

Permasalahan klasik pembangunan ekonomi di Negara-negara di dunia, baik negara maju maupun Negara berkembang adalah adanya ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan konsekuensi dari suatu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Penelitian ini merupakan studi komparasi menggunakan data Badan Pusat Statistik, kemudian diolah menggunakan 3 metode sebagai perbandingan, yaitu Indeks Rasio Gini, Kurva Lorentz, dan ukuran Bank Dunia. Hasil studi menunjukkan bahwa Gini ratio bulan September 2018 cenderung menurun dari 0,389 pada bulan Maret 2018 menjadi 0,384 pada bulan September 2018 atau turun 0,005 point dari bulan Maret 2018 sehingga ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia termasuk kategori ringan. Kriteria Bank Dunia relative inequality tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Indonesia bulan September 2018 tergolong relatif rendah (low inequality). Hal ini ditunjukan kelompok 40% dari penduduk dengan pendapatan yang rendah dapat melakukan konsumsi per kapita sebesar 17,47%. Akan tetapi, kriteria ketimpangan yang ada kontradiksi dengan kenyataan saat ini. Kepemilikan kekayaan dari 1% dan 10% orang terkaya di Indonesia yang menguasai 46,6% dan 75,3% dari kekayaan negara. Pengeluaran per kapita penduduk kelompok terendah sebesar 17,47% dibandingkan dengan kelompok penduduk teratas yang 45,57%, ini menandakan bahwa tingkat konsumsi yang tinggi maka pendapatan juga tinggi. Terdapat crony capitalism yang kuat antara pengusaha, eksekutif, dan legislatif yang mampu membuat kebijakan pemerintah menguntungkan mereka. Sehingga menyebabkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Selain merilis angka kemiskinan, BPS juga merilis angka rasio gini pada 15 Januari lalu. Pada September 2019, rasio gini tercatat sebesar 0,380. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 yang sebesar 0,382 dan September 2018 yang sebesar 0,384. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2019 yang sebesar 0,391, juga mengalami penurunan dibanding rasio gini Maret 2019 yang sebesar 0,392. Sementara itu, rasio gini di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 0,315. Angka ini turun sebesar 0,002 poin dibanding kondisi Maret 2019 yang sebesar 0,317.  

Seperti kita ketahui, selain dilihat dari angka rasio gini, tingkat ketimpangan juga dapat dilihat dengan ukuran kriteria Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada September 2019, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,71%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada September 2019 ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 yang sebesar 17,47%. Hal ini memberikan indikasi adanya perbaikan pemerataan.

Sementara itu, persentase pengeluaran penduduk pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan dan perdesaan pada September 2019 masing-masing sebesar 16,90% dan 20,66%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa daerah perkotaan termasuk dalam ketimpangan sedang, sementara perdesaan termasuk dalam ketimpangan rendah. 

Tingkat ketimpangan yang dilihat dari rasio gini dan kriteria Bank Dunia tersebut merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan. Lantas, bagaimana konsep dan apa saja faktor yang mempengaruhi kondisi ketimpangan Maret 2019-September 2019 yang baru saja dirilis BPS?

Seperti kita ketahui bersama bahwa data pendapatan sangat sulit diperoleh. Oleh karena itu, dalam mengukur tingkat ketimpangan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan adalah Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 (nol)  dan 1 (satu), dimana semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. 

Selain rasio gini, persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40% terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia juga sering digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan. Ukuran Bank Dunia ini mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40% penduduk terbawah.

Kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi; Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah; dan Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk terendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah. 

NoElemen Data20142015201620172018

1	40% berpenghasilan rendah	18,83	17,52	18,87	19,67	-
2	40% berpenghasilan sedang	38,25	32,81	34,19	38,81	-
3	20% berpenghasilan tinggi	42,92	49,67	46,94	41,52	-

Data Series :

• 2019-2021
• 2016-2018
• 2013-2015
• 2010-2012
• 2006-2008
• 2003-2005
• 2000-2002
• 1998-1999

Kabupaten / Kota Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Rupiah) 20% atas40% tengah40% bawah 201920202021201920202021201920202021

PROVINSI JAWA TENGAH	43.66	43.72	44.90	37.63	37.75	36.76	18.71	18.53	18.34
Kabupaten Cilacap	42.30	44.37	42.99	38.37	37.41	36.70	19.34	18.23	20.31
Kabupaten Banyumas	42.93	43.36	44.61	38.03	38.17	36.54	19.04	18.47	18.85
Kabupaten Purbalingga	41.21	43.13	44.94	38.71	37.30	35.68	20.08	19.57	19.37
Kabupaten Banjarnegara	41.92	43.98	43.49	38.74	38.10	38.33	19.34	17.92	18.19
Kabupaten Kebumen	39.45	40.67	42.94	40.16	39.31	37.76	20.39	20.02	19.30
Kabupaten Purworejo	44.57	44.63	42.61	36.23	35.62	37.14	19.20	19.76	20.24
Kabupaten Wonosobo	44.07	43.90	46.04	38.08	37.35	36.35	17.85	18.76	17.61
Kabupaten Magelang	45.53	45.31	46.10	36.75	36.12	35.89	17.71	18.57	18.01
Kabupaten Boyolali	42.47	41.92	44.37	38.38	38.79	36.94	19.15	19.29	18.69
Kabupaten Klaten	43.41	42.40	43.63	37.44	37.47	36.78	19.15	20.13	19.59
Kabupaten Sukoharjo	44.46	46.99	45.05	36.53	35.13	37.08	19.02	17.87	17.87
Kabupaten Wonogiri	41.27	43.85	43.22	39.56	38.05	38.04	19.17	18.09	18.74
Kabupaten Karanganyar	42.68	42.25	46.90	37.18	37.72	35.03	20.14	20.03	18.06
Kabupaten Sragen	41.63	42.01	40.12	38.57	38.12	38.83	19.80	19.87	21.05
Kabupaten Grobogan	41.75	42.43	42.79	37.36	38.27	37.92	20.89	19.30	19.29
Kabupaten Blora	44.84	43.01	40.62	36.34	37.05	38.63	18.82	19.95	20.75
Kabupaten Rembang	42.93	41.66	41.42	37.55	38.48	38.49	19.52	19.86	20.09
Kabupaten Pati	38.27	42.81	41.37	40.25	38.50	38.54	21.48	18.69	20.09
Kabupaten Kudus	41.20	40.73	41.19	37.74	38.72	38.65	21.06	20.55	20.16
Kabupaten Jepara	45.71	42.63	41.25	33.80	37.48	38.74	20.49	19.89	20.01
Kabupaten Demak	37.75	36.59	37.67	39.90	40.55	39.53	22.35	22.86	22.79
Kabupaten Semarang	39.83	40.94	45.19	41.15	39.88	36.48	19.02	19.18	18.33
Kabupaten Temanggung	47.00	45.60	45.68	34.61	36.86	35.54	18.39	17.54	18.78
Kabupaten Kendal	43.16	41.20	44.85	38.31	40.15	37.22	18.53	18.64	17.93
Kabupaten Batang	38.79	38.13	39.24	39.65	40.61	38.97	21.56	21.26	21.79
Kabupaten Pekalongan	38.92	39.98	39.69	39.91	38.36	38.98	21.17	21.66	21.33
Kabupaten Pemalang	41.04	40.69	41.54	39.17	38.87	38.40	19.79	20.44	20.06
Kabupaten Tegal	40.90	40.77	40.13	38.29	38.57	39.70	20.81	20.65	20.17
Kabupaten Brebes	41.10	40.23	42.86	39.81	39.93	38.00	19.08	19.85	19.14
Kota Magelang	47.25	46.95	52.19	37.58	36.80	32.91	15.17	16.26	14.90
Kota Surakarta	44.43	48.17	44.75	37.37	34.61	38.03	18.21	17.23	17.22
Kota Salatiga	43.20	46.27	46.84	38.08	36.79	37.59	18.72	16.94	15.57
Kota Semarang	44.91	44.91	49.25	38.71	37.92	35.04	16.38	17.17	15.71
Kota Pekalongan	39.61	40.52	44.43	38.66	38.11	35.92	21.73	21.37	19.65
Kota Tegal	41.50	38.66	45.22	38.90	39.52	37.68	19.60	21.82	17.10
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional
Source Url: //jateng.bps.go.id/indicator/23/765/1/distribusi-pengeluaran-berdasarkan-kriteria-bank-dunia.html
Access Time: May 19, 2022, 5:18 am

Kabupaten / Kota Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Rupiah) 20% atas40% tengah40% bawah 201920202021201920202021201920202021

PROVINSI JAWA TENGAH	43,66	43,72	44,90	37,63	37,75	36,76	18,71	18,53	18,34
Kabupaten Cilacap	42,30	44,37	42,99	38,37	37,41	36,70	19,34	18,23	20,31
Kabupaten Banyumas	42,93	43,36	44,61	38,03	38,17	36,54	19,04	18,47	18,85
Kabupaten Purbalingga	41,21	43,13	44,94	38,71	37,30	35,68	20,08	19,57	19,37
Kabupaten Banjarnegara	41,92	43,98	43,49	38,74	38,10	38,33	19,34	17,92	18,19
Kabupaten Kebumen	39,45	40,67	42,94	40,16	39,31	37,76	20,39	20,02	19,30
Kabupaten Purworejo	44,57	44,63	42,61	36,23	35,62	37,14	19,20	19,76	20,24
Kabupaten Wonosobo	44,07	43,90	46,04	38,08	37,35	36,35	17,85	18,76	17,61
Kabupaten Magelang	45,53	45,31	46,10	36,75	36,12	35,89	17,71	18,57	18,01
Kabupaten Boyolali	42,47	41,92	44,37	38,38	38,79	36,94	19,15	19,29	18,69
Kabupaten Klaten	43,41	42,40	43,63	37,44	37,47	36,78	19,15	20,13	19,59
Kabupaten Sukoharjo	44,46	46,99	45,05	36,53	35,13	37,08	19,02	17,87	17,87
Kabupaten Wonogiri	41,27	43,85	43,22	39,56	38,05	38,04	19,17	18,09	18,74
Kabupaten Karanganyar	42,68	42,25	46,90	37,18	37,72	35,03	20,14	20,03	18,06
Kabupaten Sragen	41,63	42,01	40,12	38,57	38,12	38,83	19,80	19,87	21,05
Kabupaten Grobogan	41,75	42,43	42,79	37,36	38,27	37,92	20,89	19,30	19,29
Kabupaten Blora	44,84	43,01	40,62	36,34	37,05	38,63	18,82	19,95	20,75
Kabupaten Rembang	42,93	41,66	41,42	37,55	38,48	38,49	19,52	19,86	20,09
Kabupaten Pati	38,27	42,81	41,37	40,25	38,50	38,54	21,48	18,69	20,09
Kabupaten Kudus	41,20	40,73	41,19	37,74	38,72	38,65	21,06	20,55	20,16
Kabupaten Jepara	45,71	42,63	41,25	33,80	37,48	38,74	20,49	19,89	20,01
Kabupaten Demak	37,75	36,59	37,67	39,90	40,55	39,53	22,35	22,86	22,79
Kabupaten Semarang	39,83	40,94	45,19	41,15	39,88	36,48	19,02	19,18	18,33
Kabupaten Temanggung	47,00	45,60	45,68	34,61	36,86	35,54	18,39	17,54	18,78
Kabupaten Kendal	43,16	41,20	44,85	38,31	40,15	37,22	18,53	18,64	17,93
Kabupaten Batang	38,79	38,13	39,24	39,65	40,61	38,97	21,56	21,26	21,79
Kabupaten Pekalongan	38,92	39,98	39,69	39,91	38,36	38,98	21,17	21,66	21,33
Kabupaten Pemalang	41,04	40,69	41,54	39,17	38,87	38,40	19,79	20,44	20,06
Kabupaten Tegal	40,90	40,77	40,13	38,29	38,57	39,70	20,81	20,65	20,17
Kabupaten Brebes	41,10	40,23	42,86	39,81	39,93	38,00	19,08	19,85	19,14
Kota Magelang	47,25	46,95	52,19	37,58	36,80	32,91	15,17	16,26	14,90
Kota Surakarta	44,43	48,17	44,75	37,37	34,61	38,03	18,21	17,23	17,22
Kota Salatiga	43,20	46,27	46,84	38,08	36,79	37,59	18,72	16,94	15,57
Kota Semarang	44,91	44,91	49,25	38,71	37,92	35,04	16,38	17,17	15,71
Kota Pekalongan	39,61	40,52	44,43	38,66	38,11	35,92	21,73	21,37	19,65
Kota Tegal	41,50	38,66	45,22	38,90	39,52	37,68	19,60	21,82	17,10
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Data Series :

• 2019-2021
• 2016-2018
• 2013-2015
• 2010-2012
• 2006-2008
• 2003-2005
• 2000-2002
• 1998-1999