1) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1. Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar sepakat untuk membentuk panitia kecil. 2. Terdapat 3 hak pokok yang harus masuk dalam UUD 1945, yakni pernyataan Indonesia merdeka (Proklamasi), pembukaan UUD, serta batang tubuh UUD. 3.
Kesimpulannya UUD 1945 adalah pedoman bagi bangsa Indonesia. Bila tidak ada UUD maka permasalahan yang terjadi di Indonesia tidak akan pernah selesai. Maka dari itu UUD 1945 sangat penting di segala bidang.
Lalu, menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hubungan antara Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945? Bisa dikatakan bahwa naskah Piagam Jakarta merupakan cikal bakal dari Pembukaan UUD 1945 dengan beberapa perubahan yang telah disepakati oleh Panitia Sembilan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan bersama.
Baca Juga: Bagaimana Cara Penularan Hiv
Piagam Jakarta tentu saja berkaitan erat dengan Pancasila. Karena isi piagam Jakarta sangat mirip dengan isi dari Pancasila. Hanya perbedaannya pada sila pertama saja,yaitu pada piagam Jakarta yang isinya: “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi Pemeluk Pemeluknya”.
Akhirnya pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui undang-undang dasar negara. Rancangannya memuat: Pernyataan Indonesia merdeka. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap.
Kesepakatan tanggal 11 Juli 1945 oada sidang kedua BPUPKI adalah: Membentuk panitia kecil untuk merancang isi undang-undang dasar, yang diketuai Soepomo. Menyepakati bentuk negara kesatuan (unitarisme) Menyepakati presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
UUD juga dapat diartikan sebagai hukum dasar yang tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, yang mana memuat tentang hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan …
Pada persidangan tanggal 14 Juli 1945, Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang mencakup tiga hal, yaitu: Pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan undang-undang dasar, Undang-undang dasar itu sendiri (batang tubuh).
Jawaban. Pada tgl 13 Juli 1945 panitia perancang UUD berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR dan membentuk panitia penghalus bahasa. Pada tgl 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”.
Apa saja hasil sidang BPUPKI yang kedua? Ternyata, sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Selain itu, agenda lainnya adalah membahas susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme.
hasil sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 (Sidang kedua) yaitu : 1. membuat UUD dan pembukaannya. 2. Rapat membentuk negara dan wilayahnya, Pembelaan Negara, Kewarganegaraan, Pendidikan Pengajaran, Ekonomi,Keuangan.
Adapun anggota panitia kecil perancang undang-undang dasar terdiri atas: 1. Prof. Dr. Soepomo 2. Wongsonegoro 3. Achmad Subardjo 4. A.A. Maramis 5. R.P. Singgih 6. H.A.M. Agus Salim 7. Dr. Suiman Tugas panitia ini membuat rancangan Undang-Undang Dasar.
“UUD 1945 merupakan landasan dasar yang berisi legitimasi hukum tentang kehidupan bernegara bangsa Indonesia. UUD 1945 sebagai pedoman yang memberikan arah bagaimana negara Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dasar aturan yang legal.
Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Ir. Soekarno (ketua) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
pada 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui undang-undang dasar negara. Rancangannya memuat: Pernyataan Indonesia merdeka. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap.
Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan sidang tanggal 15 Juli 1945 yaitu membahas tentang rancangan naskah UUD 1945 sebagai dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno dan Soepomo.
Selanjutnya, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk oleh panitia perancang undang-undang dasar, pada 13 Juli 1945 berhasil menyepakati beberapa hal antara lain lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa.
Dengan demikian, hasil sidang pertama BPUPKI adalah rumusan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang terdiri atas lima sila, yaitu: Kebangsaan Indonesia. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan. Mufakat atau Demokrasi.
BPUPKI lalu membentuk Panitia Perancang UUD, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai Abikoesno Tjokrosoejoso, sementara Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohammad Hatta.
Tugas Panitia Kecil Perancang UUD adalah merancang Undang-undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dianjurkan di rapat besar Panitia Perancang UUD. Hasil kerja panitia kecil ini kemudian disampaikan kepada Panitia Perancang UUD pada 13 Juli 1945.
Perubahan ini dilakukan dengan alasan AGAR TIDAK TERJADI PERPECAHAN DALAM BANGSA INDONESIA DAN MEMBERI KEBEBASAN BAGI PARA PENGANUT AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAIN DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMA MEREKA MASING-MASING.
Ir. Soekarno, yang pada saat itu menjadu ketua panitia 9.
Panitia Perancang UUD beranggotakan 19 orang. Panitia Perancang UUD membentuk kelompok kecil berisi 7 orang pada 11 Juli 1945. Kelompok kecil ini terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman, dengan ketua Prof. Soepomo.
Baca Juga: Bagaimana Cara Membuat Magnet Dengan Cara Induksi
Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19orang yang diketuai oleh Ir.Soekarno. kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang di ketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H.Agus Salim dan Sukiman.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Dr. Mr. Soepomo.
Yang membedakan rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pada alinea keempat. yang pada butir pertama “Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya” diubah dan sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tugas Panitia Penghalus Bahasa ini adalah untuk menyempurnakan bahasa dalam rancangan undang undang dasar yang disusun oleh Panitia Kecil Pencangan UUD yang beranggotakan Dr. Soepomo, Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, Sukiman dan Agus Salim.
Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah? Dilansir dari Encyclopedia Britannica, perbedaan isi piagam jakarta dengan pembukaan uud 1945 adalah pada piagam jakarta disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya sedangkan pada uud 1945 tidak.
Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Dr. Mr. Soepomo.
Isi Pembahasan Sidang Tanggal 13 Juli 1945
Adapun hasil pembahasan tersebut meliputi hal-hal berikut: Rancangan Indonesia Merdeka. Pembukaan UUD atau pengesahan Piagam Jakarta. UUD terdiri atas 42 pasal.
Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara adalah sebagai alat kontrol, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
Pada tanggal 11 Juli 1945, membentuk tiga panitia kecil, yaitu panitia perancang UUD, panitia perancang keuangan dan perekonomian, dan panitia perancang pembelaan tanah air.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI mendapatkan laporan dari panitia perancangan UUD. Laporan tersebut dilaporkan oleh Ir. Soekarno sebagai pemimpin panitia tersebut, yang isinya bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan, Pembukaan UUD yang berisi tentang Pancasila, dan UUD memiliki batang tubuh.
Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketua, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai ketua, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Mohammad Hatta sebagai ketua.
Jawaban: Hubungan yang paling jelas di antara panitia perancang UUD dan panitia kecil perancang UUD adalah keduanya bertugas merancang UUD sebagai konstitusi negara Indonesia saat meredeka. Namun perbedannya terletak pada pembentuknya.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang UUD yang disampaikan oleh Ir. Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan UUD, yaitu: Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule.
Panitia Perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno, untuk merancang undang-undang. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD.
Isi dari Piagam Jakarta terdiri dari empat alinea yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu Piagam Jakarta juga termasuk ke dalam lima poin yang kemudian salah satu poinnya yang kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam Pancasila.
Saat itu, panitia kecil bertugas menampung dan menyaring semua usulan yang dikemukakan ketika sidang pleno BPUPKI.
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut : Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil …
Pada tanggal 11 Juli 1945, membentuk tiga panitia kecil, yaitu panitia perancang UUD, panitia perancang keuangan dan perekonomian, dan panitia perancang pembelaan tanah air.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI mendapatkan laporan dari panitia perancangan UUD. Laporan tersebut dilaporkan oleh Ir. Soekarno sebagai pemimpin panitia tersebut, yang isinya bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaan, Pembukaan UUD yang berisi tentang Pancasila, dan UUD memiliki batang tubuh.
Dari ke 19 orang kepanitiaan, mereka kembali membentuk panitia kecil yang beranggotakan Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman untuk membuat laporan rancangan UUD.
Jawaban: Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan rancangan undang-undang dasar (UUD), bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang undang-undang dasar (UUD) dengan 19 anggota yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Hubungannya adalah Panitia Kecil Perancang UUD yang dibentuk oleh Panitia Perancang UUD melakukan pembahasan rancangan batang tubuh UUD dan melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada ketua Panitia Perancang UUD, yaitu Ir. Soekarno.
Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah dalam Piagam Jakarta yang terbentuk tanggal 22 Juni 1945 ini, memuat jiwa-jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nantinya akan menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, Panitia ini membentuk Panitia Kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman.
Panitia kecil delapan dibentuk pada akhir masda sidang 1 BPUPKI tanggal 1 juni 1945. Panitia ini dibentuk karena BPUPKI pada masa sidang 1 yang berlangsung pada tanggal 29 mei 1945 sampaqi dengan 1 juni belum mencapai kata sepakat tentang rumusan dasar Negara Indonesia yang akan merdeka.
6. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) terdiri dari Prof. Soepomo sebagai ketua, dan sebagai anggota ialah Mr. A.A. Maramis, Mr. KRMT. Wongsonagoro, H. Agoes Salim, Mr. R Pandji Singgih, Mr. A. Soebardjo dan Dr. Soekiman.
Panitia kecil sebenarnya bernama Panitia Sembilan. Panitia Sembilan ini dibentuk saat sidang pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kelompok kecil ini dibentuk pada 1 Juni 1945.
6. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) terdiri dari Prof. Soepomo sebagai ketua, dan sebagai anggota ialah Mr. A.A. Maramis, Mr. KRMT. Wongsonagoro, H. Agoes Salim, Mr. R Pandji Singgih, Mr. A. Soebardjo dan Dr. Soekiman.
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui beberapa pertemuan, panitia ini akhirnya mengeluarkan suatu rumusan dasar negara yang kelak disebut sebagai Piagam Jakarta.
Jawaban: Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan mengenai rancangan undang-undang dasar (UUD), bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia.
Tugas Panitia Penghalus Bahasa ini adalah untuk menyempurnakan bahasa dalam rancangan undang undang dasar yang disusun oleh Panitia Kecil Pencangan UUD yang beranggotakan Dr. Soepomo, Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, R.P. Singgih, Sukiman dan Agus Salim.
Ketua BPUPKI Radjiman Wediodiningrat meminta anggota untuk memperbaiki rumusan Piagam Jakarta dan undang-undang dasar. Parada Harahap menyatakan setuju dengan rumusan, namun ditambah rasa terima kasih kepada Jepang.
Jawaban. 1.Dasar negara yang disepakati Pancasila diambil dari Piagam Jakarta. 3.Wilayah Indonesia yang disepakati meliputi Hindia Belanda + Timor Timur + Malaka.
Jawaban. Jawaban: 3.)Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 adalah dalam Piagam Jakarta yang terbentuk tanggal 22 Juni 1945 ini, memuat jiwa-jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nantinya akan menjadi landasan ideologi negara Indonesia dan termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Panitia kecil ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan tujuh anggota lainnya. Dari pertemuan dengan panitia delapan, terdapat usulan dan perbedaan pendapat mengenai dasar negara.