31. Negara kita menganut faham presidensil, pernyataan berikut yang sesuai dengan pengertian faham presidensil adalah....
1. ceritakan dengan singkat kejadian kejadian seputar proklamasi.....TOLONG JAWAB........sebagai tanda terima kasih nanti aku follow, sekali lagi teri … ma yang udah jawab
Pancasila sebagai ideologi negara artinya ... A. Dasar negara B. Sikap dan pandangan hidup bangsa C. Sumber bagi segala sumber hukum D. Senjata mengha … dapi kolonialisme
9. Keragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Pernyataan berikut yang me- nunjukkan bahwa keragaman … kebudayaan bisa menjadi sarana pemersatu bangsa adalah.... a. pemerintah sedang mengadakan acara pekan kebudayaan nasional di lapangan Monumen Nasional b. sanggar tari Nusantara sedang mengikuti kejuaraan tari tradisional di Rusia C. setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing d. Ani bangga bisa menjadi duta kesenian Indonesiabantu jawab dgn benar yaa
10. Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia dapat … menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan apabila.... a. pemerintah memberikan kebebasan kepada semua suku bangsa untuk bersatu b. masyarakat Indonesia membatasi diri bergaul dengan sesama suku bangsa C. setiap orang mengesampingkan perbedaan berdasarkan suku bangsa d. setiap suku bangsa mau berinteraksi dengan suku bangsa lainbantu jawab kira² jawabannya b/c?
6. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan dibukanya UKM di daerah B. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya menjadi daerah berday … a saing tinggi, yaitu .... a. penegakan perda b. pengembangan pariwisata c. pemberdayaan masyarakat d. pengurangan ketimpangan ekonomibantuin jawab yg bener dong
1. Tuliskan minimal 3 contoh kerjasama di lingkungan sekolah 2. Tuliskan minimal 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat 3. Tuliskan minimal 3 con … toh kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara
jenis potensi daerah dan contoh upaya meningkatkan daya saing daerah
Apa tema dan makna hari kebangkitan Nasional tahun 2022
3. Apa tema dan makna hari kebangkitan Nasional Tahun 2022
31. Negara kita menganut faham presidensil, pernyataan berikut yang sesuai dengan pengertian faham presidensil adalah....
1. ceritakan dengan singkat kejadian kejadian seputar proklamasi.....TOLONG JAWAB........sebagai tanda terima kasih nanti aku follow, sekali lagi teri … ma yang udah jawab
Pancasila sebagai ideologi negara artinya ... A. Dasar negara B. Sikap dan pandangan hidup bangsa C. Sumber bagi segala sumber hukum D. Senjata mengha … dapi kolonialisme
9. Keragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Pernyataan berikut yang me- nunjukkan bahwa keragaman … kebudayaan bisa menjadi sarana pemersatu bangsa adalah.... a. pemerintah sedang mengadakan acara pekan kebudayaan nasional di lapangan Monumen Nasional b. sanggar tari Nusantara sedang mengikuti kejuaraan tari tradisional di Rusia C. setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing d. Ani bangga bisa menjadi duta kesenian Indonesiabantu jawab dgn benar yaa
10. Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia dapat … menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan apabila.... a. pemerintah memberikan kebebasan kepada semua suku bangsa untuk bersatu b. masyarakat Indonesia membatasi diri bergaul dengan sesama suku bangsa C. setiap orang mengesampingkan perbedaan berdasarkan suku bangsa d. setiap suku bangsa mau berinteraksi dengan suku bangsa lainbantu jawab kira² jawabannya b/c?
6. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan dibukanya UKM di daerah B. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya menjadi daerah berday … a saing tinggi, yaitu .... a. penegakan perda b. pengembangan pariwisata c. pemberdayaan masyarakat d. pengurangan ketimpangan ekonomibantuin jawab yg bener dong
1. Tuliskan minimal 3 contoh kerjasama di lingkungan sekolah 2. Tuliskan minimal 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat 3. Tuliskan minimal 3 con … toh kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara
jenis potensi daerah dan contoh upaya meningkatkan daya saing daerah
Apa tema dan makna hari kebangkitan Nasional tahun 2022
3. Apa tema dan makna hari kebangkitan Nasional Tahun 2022
Almanar, Husni A. Jalil, Nur Rasyid.
Abstract: Article 22 (1) of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 reads that in emergency time the President entitles to issue a government regulation to substitutes act. The problems are the conditions necessary of making a government regulation to substitute act, and toneed to know the considerations of the Parliament of acceptance or refusal of this government regulation. The research purposes are to analyze the necessery conditions regarding the conditions to marlee this regulation and Parlimentary conciderations to accept or refuse it. The research method applies Juridical-normative concepts by approaching legal drafting technique, document analyzeing by contents analysis technique. Data gathering by analyzing the relevant theoris, legal rule making, opinion of the experts, reading, books. journal and news paper. The research result shows that government regulation to substitute act. as a part of hierarchy of legal rule of Republic of Indonesia and it is equal act.that is needed in emergency time. The conditions for emergency basis of making this government regulation to substitute act, is essential to be stipulated in legal rule hierarchy. The legal basis of the Parliament to accept or refuse government regulation to substitutes act. is the Article 22 of the Constitution of Republic of Indonesia of 1945 and Act No. 12 of 2011 on the making of legal rule (legal drafting), The government regulation to substitutes act must have approval from the Parliament, government regulation to substitutes act is diclared to be approved. It is recommended that the Government and Parliament to emergency situation and to make use Presidential Advisor Board so that issuance of government regulation to subtitute act the meets the principles of democracy rule of law and public accountability. Contitusional Court is not authorized to review this government regulation to subtitute act. Keywords : Government Regulation To Substitute Act, and Legal Rule system. Abstrak: Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “ dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”, Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, yang menjadi masalah adalah tentang syarat mengenai “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pertimbangan penerbitan Perpu. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum DPR dalam menerima dan menolak. Perpu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa syarat yang harus ada dalam penerbitan Perpu, dan pertimbangan DPR untuk menerima dan menolak Perpu. Metode penelitian yang digunakan adalah konsep penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teknik pembentukan perundang-undangan. Data diperoleh dengan menelaah teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, pendapat para pakar, buku, jurnal, majalah dan surat khabar yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Perpu merupakan bagian dari hirarki dan setara dengan undang-undang. Perpu perlu ada dalam situasi darurat. Adapun syarat “Kegentingan memaksa” sebagai dasar bagi pembentukan Perpu perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum DPR menerima dan menolak Perpu, adalah Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Perpu dinyatakan diterima atau ditolak. Disarankan untuk Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya yang mengatur persyaratan “Kegentingan yang Memaksa”, serta memfungsikan Wantimpres dengan tugas khusus, sehingga penerbitan Perpu memenuhi prinsip demokrasi, negara hukum dan akuntabilitas publik. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang melakukan pengujian Perpu.
Kata Kunci : Perpu dan Sistem perundang-undangan.
- There are currently no refbacks.
Gedung Redaksi
Jurnal Ilmu Hukum
Universitas Syiah Kuala Program Pascasarjana
Jalan Tgk Chik Pante Kulu No.5 Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Telp: (0651) 7407659, 7555110. Fax: 7551002
e-mail:
e-ISSN: 2302-0180