Apakah neoliberalisme merupakan ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia mengapa

SHUTTERSTOCK

Ilustrasi.

Populis, Neoliberalisme -

Neoliberalisme merupakan ideologi maupun model kebijakan yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas dan sering kali dikaitkan dengan ekonomi laissez-faire.

Neoliberalisme menunjukkan eksistensinya pada tahun 1940-an dan 1950-an dalam studi integrasi fungsional dan studi integrasi regional pada tahun 1960-an.

Pada tahun 1970-an, studi neoliberalisme meluas hingga transnasionalisme dan interdependensi kompleks.

Dalam mencapai keamanan dan perdamaian, negara-negara independen harus mengumpulkan sumber daya serta loyalitas dan diserahkan sebagian pada kedaulatan untuk menciptakan komunitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan merespons isu-isu regional.

Baca Juga: Syarief Hasan Dukung Menlu Dorong Resolusi Damai di Myanmar

Oleh sebab itu, Neoliberalisme merupakan pemikiran yang menekankan pada dampak kegiatan lintas batas dan Ekonomi Politik Internasional (EPI) yang tengah berkembang dan ditandai dengan globalisasi yang memberi dasar bagi liberalisme sosiologis.

Karakteristik neoliberalisme yakni keyakinannya pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai sarana untuk mencapai:

1. Kemajuan manusia.
2. Kepercayaannya pada pasar bebas sebagai alokasi sumber daya yang paling efisien.
3. Penekanannya pada intervensi negara yang minimal dalam urusan ekonomi dan sosial dan Komitmennya terhadap kebebasan perdagangan dan modal.
4. Menambah koneksi antar negara dan aktor bukan negara.
5. Pengakuan berbagai kanal untuk interaksi antar negara.
6. Menurunnya penggunaan kekuatan militer sebagai alat negara untuk mencapai keberhasilan kepentingan nasional.

Interdependensi ekonomi neoliberalisme tidak menghilangkan hegemoni dan ketergantungan dalam hubungan antar negara karena kekuasaannya tidak merata di seluruh perdagangan dan pasar keuangan dunia.

Baca Juga: Rektor Puji-Puji Mas Anies, Selama Dipimpin Anies, Alhamdulillah Jakarta Damai

Perbedaan Neoliberalisme dan Liberalisme

Perbedaan pendekatan neoliberalisme dengan pendekatan liberal adalah dengan mengakui beberapa asumsi penting realisme, diantaranya, bahwa negara ialah aktor kesatuan yang secara rasional menekan kepentingan mereka dalam sistem anarki.

Menurut liberalis, individu dianggap dapat mengembangkan diri masing-masing dan dapat menyejahterakan dirinya. Sementara itu, neoliberalisme menganggap negara adalah aktor penting dalam konsep negara-bangsa karena memegang peranan penting dalam hubungan negara maupun hubungan internasional.

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Pintu Masuk Internasional

Menurut Keohane dan Nye (1972) bahwa dalam neoliberalisme memandang bahwa Rezim dan institusi membantu mengontrol sistem internasional yang anarki dan kompetitif serta mendorong multilateralisme dan kerja sama sebagai kepentingan keamanan nasional.

Asumsi Liberalisme

Neoliberalisme memiliki asumsi bahwa negara-negara pada dasarnya berfokus pada kepentingan absolut daripada keuntungan relatif dari kerja sama, selama aktor-aktor negara senang dengan situasi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang seberapa baik keadaan negara lain.

 Menurut Baylis (2008) Asumsi dasar institusional neoliberalisme termasuk dalam:

1. Negara merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional, namun bukan aktor utama yang berpengaruh. Negara merupakan aktor rasional dan instrumental karena selalu memaksimalkan kepentingan nasional dalam area permasalahan.
2. Negara memaksimalkan kerja sama. Perilaku yang rasional mengantarkan negara untuk melihat nilai perilaku dalam perjanjian kerja sama.
3. Hambatan terbesar dalam proses kerja sama ialah kecurangan negara.
4. Negara memberikan loyalitas dan sumber daya kepada institusi apabila mereka saling menguntungkan dan memberi kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan internasionalnya.

Baca Juga: Kena Semprot Loyalis Jokowi, Rocky Gerung Disebut Bermental Kolonialisme

Prinsip Neoliberalisme

Prinsip utama neoliberalisme berawal dari pandangan realita dalam lingkungan politik dan ekonomi internasional yang berdasarkan pada institusi dan organisasi internasional untuk berperan dalam penyaluran kesejahteraan dan kekuasaan.

neoliberalis memandang institusi sebagai  mediator dan alat untuk mencapai kerja sama antaraktor dalam sistem internasional.

Sementara itu, neoliberalisme memandang bahwa negara adalah aktor kesatuan, rasional, dan pemaksimalan utilitas karena membutuhkan penyelesaian masalah dengan perspektif win-win.

Negara memprioritaskan kepentingan nasional, dan menganalisis biaya untuk memanfaatkan peluang pilihan, reaksi, dan hasilnya.

Melalui fokus neoliberalis terhadap sistem internasional yang anarkis, neoliberalisme percaya dan optimis terhadap peluang kerja sama di bawah sistem internasional tersebut dengan institusi.

Baca Juga: Partai Bu Mega Beri Pesan Keras Buat Anies Baswedan: Habis Deklarasi Capres, Jangan Lupa Kerja, Jangan Pencitraan!

Prinsip neoliberalisme memungkinkan kemajuan kumulatif dalam urusan manusia dan memandang manusia memiliki sifat yang positif.

Keuntungan kolektif dari kerja sama tersebut diterapkan dari penalaran manusia yang sifatnya kuat.

Menurut neoliberalisme, peningkatan interaksi dan perubahan informasi sangat penting sehingga tidak lagi terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian disini dapat dihilangkan dengan fasilitas prosedur serta institusi.

Struktur dan sisi dari institusi ini memainkan peran yang penting. Peran tersebut terbentuk dalam hubungan yang formal, seperti contoh ialah hubungan masyarakat dengan elite-elite pemerintah dan hubungan informal.

Titik Balik Neorealisme

Menurut Keohane (1999), titik balik neoliberalisme ialah pasca Perang Dingin.

Negara dituntut untuk mengatasi keamanan baru seperti ancaman terorisme pertama kali yakni peristiwa 9/11 yang menyerang USA, proliferasi senjata penghancur massal salah satunya ialah nuklir.

Selain itu, terdapat peningkatan jumlah konflik internal yang mengancam regional dan keamanan global seperti perang AS dan Irak.

Menurut Graham Allison pada tahun 2000, salah satu konsekuensi dari keamanan global seperti terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, dan penyakit seperti HIV/AIDS adalah realisasi yang mengancam keamanan negara yang tidak dapat diatasi negara secara sepihak.

Keberhasilan respons terhadap ancaman keamanan memerlukan pembentukan rezim global dan regional yang memperkenalkan kerja sama antar negara dan koordinasi dari kebijakan terhadap ancaman keamanan yang baru.

Institusi internasional yang melibatkan kerja sama antar aktor seperti contoh ialah PBB, WTO, IMF, NAFTA, NATO, EU, ASEAN, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Sekarang Militer RI Terkuat se-Asia Tenggara, Pak Prabowo... Jadi Ingat Pilpres, Terima Kasih Jenderal

Neoliberalisme dalam Politik Internasional

Neoliberalisme bekerja di dalam apa yang kita dulu sebut sebagai the low politics arena, yang mana isu-isunya berhubungan terhadap keamanan setiap manusia dan kehidupan yang lebih baik.

Bagi neoliberalisme, kebijakan luar negeri adalah tentang bagaimana mengontrol interdependensi kompleks karena hal tersebut merupakan penggambaran dari situasi internasional yang saling tergantung.

Baca Juga: Kebijakan Baru Arab Saudi, Masjidil Haram Dibuka dengan Kapasitas Penuh, Ini Kata Ketua MUI

Situasi interdependensi merujuk pada hubungan timbal balik antar aktor negara dan bukan negara yang kooperatif dan kompetitif, sehingga menghasilkan kerja sama yang berdasarkan kepentingan bersama.

Neoliberalis menyetujui bahwa institusi yang memengaruhi kerja sama antar negara ini menjadi satu-satunya peran dalam peningkatan substansi politik internasional.