KOMPAS/HANDINING
Ilustrasi Demokrasi Pancasila
KOMPAS.com – Integrasi nasional merupakan proses yang harus diwujudkan demi terciptanya identitas nasional, kesatuan, dan persatuan bangsa.
Menciptakan integrasi nasional memang tidak mudah. Ada berbagai ancaman di berbagai bidang yang siap menghampiri.
Namun, ancaman tersebut masih bisa diatasi, sesuai dengan bidang masing-masing. Berikut penjelasan upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang:
Bidang ideologi dan politik
Upaya mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan.
Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkadung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia.
Baca juga: Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional
Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan. Agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga.
Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu:
- Mengembangkan demokrasi politik.
- Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara mengegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Menegakkan supremasi hukum.
- Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar.
- Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional.
Bidang ekonomi
Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian.
Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru
Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:
Polhukam, Malang – Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki potensi terjadinya gesekan atau benturan antar kelompok dalam masyarakat yang bernuansa SARA. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar perangkat keamanan bangsa seperti TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut.
Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Laksda TNI. Achmad Djamaludin saat memberikan pembekalan pada acara Dies Natalis Universitas Islam Malang, Selasa (27/3/2018).
“Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa dan negara dari berbagai jenis ancaman tersebut, TNI dan Polri berada sebagai garda terdepan, namun dalam menghadapi ancaman bentuk baru diperlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat melalui bela negara,” kata Djamaludin.
Selain itu, disampaikan bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Seretntak tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, penggunaan politik identitas berbasis SARA dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut.
“Potensi kerawanan dan ancaman tersebut selanjutnya dapat diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu melalui berita hoax dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media social, seperti twitter, facebook, WA, Telegram, dan lain-lain,” kata Djamaludin.
Pada survey tahun 2017 yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi, sekitar 91,8 persen berita sosial politik menyangkut Pilkada dan Pilpres yang ada di media sosial dikategorikan sebagai berita hoax. Dikatakan bahwa kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas peyelenggaraan Pemilu maupun hasil Pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.
“Oleh sebab itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, termasuk sivitas akademika Unisma Malang untuk bersama-sama pemerintah menyatakan perang terhadap berita hoax yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa dan negara,” kata Djamaludin.
Terkait pertahanan dan keamanan Negara, Djamaludin menjelaskan bahwa ada 3 jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh bangsa Indonesia, ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman pertama adalah ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara serta keselamatan bangsa.
“Ancaman militer dapat berbentuk Agresi yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia, melalui invasi, bombardemen, blokade, pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran dan sebagainya,” jelas Djamaludin.
Baca juga: Kemenko Polhukam Peringkat 10 Besar Penyelenggaraan Kearsipan
Ancaman kedua adalah ancaman non-militer atau nirmiliter yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi dan kesehatan umum, serta legislasi. Sedangkan ancaman ketiga adalah ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyber warfare, dan war by proxy.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Djamaludin mengungkapkan bahwa diperlukan adanya peningkatan sinergitas TNI dan Polri dalam rangka mengamankan bangsa dan Negara sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Selain, dirinya juga mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam bela Negara sangatlah penting sebagai upaya menghadapi ancaman-ancaman tersebut.
“Pemerintah telah menetapkan kebijakan bela negara dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman, mendorong pendidikan kewarganegaraan seperti penguatan patriotisme, cintah tanah air, dan semangat bela negara, serta upaya untuk memperteguh kebhinnekaan,” kata Djamaludin.
Diakhir sambutannya, Deputi Bidkor Hanneg menekankan kembali bahwa untuk menghadapi ancaman militer, TNI berada pada garda terdepan dan sedangkan untuk menghadapi ancaman bentuk baru membutuhkan pelibatan masyarakat secara aktif, termasuk kalangan perguruan tinggi melalui bela negara.
Baca juga: Menko Polhukam : Jangan Pertentangkan Agama Dengan Pancasila
“Saya mengingatkan kembali bahwa bela negara adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara, sebagai anak bangsa di manapun kita berada, apapun latar belakang, apapun pendidikannya, apapun agamanya, dan apapun sukunya,” tegas Djamaludin.
Humas Kemenko Polhukam
Tag: Bela NegaraSARAPilpres 2019Pertahanan NegaraPilkada 2018Hanneg
Terkait
WX Dhafi Quiz
Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at wx.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
- TNI sebagai pilar utama pertahanan
- Seluruh warga Indonesia
- POLRI sebagai pelindung masyarakat
- Pemerintah beserta aparat negara
Apa itu wx.dhafi.link??
wx.dhafi.link Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.
4. Salah satu usaha yang dapat di lakukan manusia sebagai upaya menjaga kebersihan sungai adalah a. membuang sampah ke sungai b. menjaga kelestarian h … utan di bagian hulu sungai C. membuang limbah industri ke sungai d. membudidayakan eceng gondok di aliran sungai
konflik di dalam masyarakat dapat memicu terjadinya?
dengan berbagai kegiatan sekolah dapat menambahkan.......sekolah terhadap lingkungan sekitar
di sekolahan kita dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk adanya program?
manfaat karakteris individu
Pak Ali berprofesi sebagai padagang, Pak Sobri berprofesi sebagai petani garam dan Pak Iwan berprofesi sebagai Pagawai Perangkat Desa. Mengapa kita ha … rus menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di lingkungan kita .... A. Karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi pelakunya B. Karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi penjualnya C. Karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi pembelinya D. Karena setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat
berikan satu contoh dan jelaskan tindakan konkret upaya menumbuhkan kesadaran kebangsaan
Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, hingga semangat bagi UUD’45 dalam penyelenggaraan negara karena kedudukan Pancasila adalah se … bagai . . . A. pengatur nilai dan norma di masyarakat B. persatuan dan kesatuan RI C. kadaulatan rakyat RI D. dasar negara Republik Indonesia
Pemilu merupakan sistem yang diterapkan oleh negara demokrasi untuk memilih walil rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sebagai syarat peserta … pemilu adalah sebagai beikut, kecuali ....A. Usia sudah mencapai 17 tahun atau sudah menikahB. Tidak sedang terganggu jiwanya berdasarkan surat keterangan dokterC. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.D. Tidak sedang menjadi anggota Polri ,TNI, atau ASN.
4. Jelaskan dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia Jawab: