GLEB GARANICH/ANTARA FOTO/REUTERS
Seorang praujurit membawa senapan mesin di parit dalam keadaan siaga di garis depan dekat desa Travneve, wilayah Donetsk, Ukraina, Senin (21/2/2022).
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi di Ukraina menyusul serangan militer dari Rusia.
"Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi," demikian bunyi pernyataan Kemenlu, Jumat (25/2/2022).
Baca juga: WNI di Ukraina Akan Dievakuasi, Kemenlu: Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Pemerintah meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan.
Pemerintah juga mengatakan, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima karena membahayakan masyarakat setempat.
"Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," bunyi pernyataan Kemenlu.
Kemenlu sudah menyiapkan rencana evakuasi WNI yang berada di Ukraina.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (23/2/2022) mendeklarasikan perang dengan Ukraina, menurut laporan dari New York Post.
Baca juga: Bisa Ancam Perdamaian Dunia, Kemenlu: Serangan Militer di Ukraina Tidak Dapat Diterima
Putin mengeklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi Ukraina.
Tak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina, diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv, Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev, semuanya kota besar di Ukraina.
Putin mengatakan, Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah.
Dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat.
Dalam pidatonya, Putin berbicara kepada pasukan Ukraina, mendesak mereka untuk meletakkan senjata.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Daenuri, Asep (2022) Peran PBB dalam menengahi konflik Rusia Dan Ukraina. -. (Unpublished)
Abstract
Dengan adanya PBB selama tujuh dekade terakhir, sebagian besar warga global mungkin merasa dalam zona nyaman, di mana tidak terjadi perang-perang fisik seperti sebelumnya. Namun, hal ini dipatahkan dengan operasi militer yang dilakukan Rusia ke sejumlah kota di Ukraina. Serangan ke Ukraina oleh Rusia tersebut adalah serangan militer terbesar di Benua Eropa setelah Perang Dunia II, pun merupakan keberlanjutan dari ketegangan yang sudah ada sebelumnya antara keduanya. Serangan pada 24 Februari 2022 itu diyakini Rusia sebagai upaya menjaga rasa aman dari bayang-bayang NATO -satuan kekuatan militer negara-negara barat, di wilayah yang berbatasan langsung dengan negaranya. Selain itu, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin mengklaim bahwa Ukraina adalah saudaranya berdasarkan latar belakang historis, yakni sebelum pecahnya Uni Soviet, dan dengan alasan itu pula Rusia melarang Ukraina untuk bergabung dengan kekuatan barat.
Actions (login required)
| View Item |
28 Feb 2022, 16:45 WIB - Oleh: Adam Rumansyah
PBB Bisa Lakukan Apa?
Setelah resolusi PBB terkait krisis Ukraina yang di akhirnya diveto oleh Rusia, PBB akan menggelar sidang darurat khusus untuk menghasilkan resolusi yang tidak dapat diveto negara manapun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pbb, Rusia, Ukraina, dk pbb, Perang Rusia Ukraina
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :
Pakar pertahanan dan militer Connie Rahakundini. Medcom.id/Anggi
Jakarta: Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menengahi perang Rusia dan Ukraina dipertanyakan. Organisasi yang beranggotakan 193 negara itu tak berupaya mendamaikan pertikaian antara kedua negara.
"Yang lebih mengejutkan lagi kelihatannya dunia, khususnya PBB, diam-diam saja," kata pakar pertahanan dan militer Connie Rahakundini dalam program Crosscheck Medcom.id bertemakan Suara Pembubaran PBB Muncul di Indonesia, Minggu, 29 Mei 2022.
Connie menyampaikan seharusnya PBB aktif mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebab, perang yang terjadi di Eropa tidak pernah berlangsung dalam waktu singkat.
"Perang Eropa tidak pernah sebentar, bayangkan perang eropa itu panjang dan lama," ungkap dia. Dia mencontohkan beberapa perang yang terjadi di Benua Biru. Paling cepat, yaitu perang antara Rusia dan Swedia yang berlangsung selama 21 tahun. "Bisa dibayangkan enggak dengan perang begitu lama," sebut dia.Baca: Putin Peringatkan Prancis dan Jerman atas Penyaluran Senjata ke Ukraina
Connie menyinggung alasan PBB didirikan. Yakni, menghindari perang dunia ketiga. "Kan kita tahu PBB lahir karena Liga Bangsa-Bangsa itu gagal untuk menghindari perang dunia ketiga," ujar dia. Dia mendesak PBB segera bertindak terhadap perang antara Rusia dan Ukraina. Sebab, organisasi tersebut memiliki kekuatan untuk menghentikan perang tersebut."Saya bertanya lalu siapa yang mau mendamaikan Rusia dan Ukraina ini," kata dia.
Editor : Achmad Zulfikar Fazli
Liputan6.com, Jakarta - Indonesia turut mendukung resolusi PBB untuk mengecam invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebanyak 141 negara memberikan dukungan.
Inti dari resolusi PBB itu adalah agar Rusia angkat kaki dari Ukraina, berhenti merebut daerah separatis, serta menghargai Piagam PBB.
Rusia juga diminta memperhatikan keadaan warga Ukraina yang mereka gempur.
Berikut 7 poin penting di Resolusi PBB yang menuntut agar Rusia berhenti menyerang Ukraina, dikutip dari situs Uni Eropa, Jumat (4/3/2022).
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Perbesar
Pandangan umum menunjukkan balai kota Kharkiv yang rusak dan hancur akibat penembakan pasukan Rusia pada 1 Maret 2022. Alun-alun pusat kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, ditembaki oleh pasukan Rusia -- menghantam gedung pemerintahan lokal -- kata gubernur Oleg Sinegubov. (Sergey BOBOK / AFP)
"Mengecam (deplore) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari Federasi Rusia melawan Ukraina," tulis resolusi itu.
"Mengutuk (condemn) deklarasi 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia terkait 'operasi militer khusus' di Ukraina."
Resolusi itu juga meminta Rusia mengikuti Piagam PBB pasal 2 yang melarang negara anggota melanggar integritas wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan.
Perbesar
Sebuah patung penuh peluru dari Presiden Rusia Vladimir Putin, dilapisi salju segar di posisi garis depan di wilayah Luhansk, Ukraina timur, 1 Februari 2022. Situasi di Ukraina masih bergejolak akibat potensi invasi Rusia. (AP Photo/Vadim Ghirda)
"Menuntut Federai Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk."
"Juga menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya, secara menyeluruh, dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam batas-batas yang diakui secara internasional."
Sebelum invasi 2022 dimulai, Presiden Vladimir Putin mengakui wilayah separatis Donetsk dan Luhansk. Pada 2014, Rusia juga secara unilateral mencaplok Semenanjung Krimea.
Perbesar
Seorang wanita berjalan di depan bangunan yang rusak setelah peluru militer Rusia menghantam di Koshytsa Street, Kiev, Ukraina (25/2/2022). Ledakan di Kiev memicu kekerasan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menentang peringatan Barat untuk melancarkan invasi darat skala penuh. (AFP/Daniel Leal)
"Menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menyetop segara ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap Negara Anggota."
"Mengekpresikan kekhawatiran besar pada laporan-laporan serangan pada fasilitas-fasilitas sipil seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit, dan korban sipil, seperti wanita, orang lansia, orang-orang dengan disabilitas, dan anak-anak."
Perbesar
Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sambutan saat perayaan Hari Angkatan Laut di St.Petersburg, Rusia, Minggu (30/7). Sebanyak 50 kapal perang dan kapal selam unjuk gigi di Sungai Neva dan Teluk Filandia. (AP/Alexander Zemlianichenko)
PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut dengan kekuatan militer.
"Menegaskan bahwa tidak ada akuisisi wilayah yang berasal dari ancaman atau penggunaan kekuatan akan diakui sebagai legal."
Perbesar
Anggota PBB memberikan suara pada resolusi tentang Ukraina selama pertemuan darurat Majelis Umum di markas besar PBB, Rabu, 2 Maret 2022. (AP Photo/Seth Wenig)
"Menegaskan kembali kepentingan unggul dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan aturan hukum di antara negara-negara."
"Mengingatkan tanggung jawab semua Negara di bawah Pasal 2 dari Piagam untuk menahan diri pada hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau independensi politik dari Negara manapun, atau dengan cara lain yang tak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara-cara damai."
Perbesar
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdiri dan bertepuk tangan setelah pemungutan suara mengenai resolusi tentang Ukraina selama pertemuan darurat Majelis Umum di markas pada Rabu, 2 Maret 2022. (AP Photo/Seth Wenig)
"Mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagaimana Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah berkata waspada harga-harga akan naik akibat konflik Ukraina. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga lebih dulu mengingatkan dampak konflik itu kepada ekonomi kawasan.
Perbesar
Presiden Rusia Vladimir Putin. (AFP)
"Mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk menambah kesiapan dari pasukan nuklir mereka."
Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin telah meminta pasukan nuklir bersiaga. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov membantah Rusia ingin pakai nuklir di Perang Dunia III.
Perbesar
Infografis Reaksi Global terhadap Serbuan Rusia ke Ukraina. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓