Apa yang menjadi tantangan dari wawasan nusantara saat ini bagi bangsa Indonesia

Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai tantangan membangun wawasan kebangsaan di era digital lebih kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang pesat harus diikuti dengan adaptasi dan inovasi.

Bamsoet menjelaskan, perkembangan media informasi, media sosial dan komunikasi yang berkembang pesat telah mendorong percepatan proses diseminasi informasi yang nyaris tanpa batas. Ia mengatakan derasnya arus globalisasi akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan masyarakat pada era disrupsi, era digital, era 'the internet of things'. Tak cuma itu, ia pun menilai kemajuan teknologi turut menghadirkan berbagai tantangan kebangsaan yang muncul dengan berbagai dimensinya.

"Lompatan kemajuan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menawarkan efisiensi dan simplifikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, di sisi lain juga berpotensi menghasilkan residu dan dampak negatif pada dimensi kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).

"Fenomena ini dapat dirasakan dalam bentuk melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, tergerusnya kearifan lokal dan nilai-nilai luhur adat budaya bangsa, serta hadirnya paham-paham dan produk-produk yang dikemas menarik, khususnya bagi generasi muda. Padahal sesungguhnya bertentangan dengan jati diri ke-Indonesiaan kita," tambahnya.

Dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBM) Universitas Insan Cita Indonesia yang berlangsung virtual, Bamsoet mengatakan bahwa perkembangan teknologi ialah suatu keniscayaan. Ia pun mengatakan tingkat adaptasi teknologi informasi di Indonesia yang berkembang cepat patut disyukuri.

Merujuk pada data Digital Report 2021, Bamsoet mengatakan pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 diperkirakan mencapai 202,6 juta jiwa. Ia mengatakan data tersebut menunjukkan akses publik terhadap layanan koneksi internet jangkauannya semakin luas, walaupun dari aspek pemerataan belum optimal.

"Namun sayangnya, besarnya angka pengguna internet tersebut tidak diimbangi dengan tingkat keadaban yang memadai. Hasil riset Digital Civility Index (DCI) yang dirilis tahun ini, menyebutkan bahwa etika dan tingkat keadaban warganet di Indonesia kian rendah. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan rendahnya etika berinternet tersebut ditandai dengan maraknya berita bohong (hoax) dan penipuan di internet (47 persen), ujaran kebencian (27 persen) serta diskriminasi (13 persen). Menurutnya, tingkat literasi digital bangsa Indonesia saat ini masih dalam tahap 'dapat menggunakan' dan belum sampai pada tahap 'bijaksana menggunakan'. Ia mengatakan minimnya pemaknaan literasi digital berdampak negatif pada banyak aspek, salah satunya membuat maraknya kasus pidana.

"Sebagai gambaran, data dari SAFEnet menunjukkan, hingga 30 Oktober 2020, sebanyak 209 orang telah dijerat dengan pasal tentang pencemaran nama baik. Sebanyak 76 orang tersandung dengan pasal tentang ujaran kebencian. Di mana 172 kasus yang dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial," terang Bamsoet.

Guna menyikapi perkembangan dan dinamika zaman, Bamsoet berpesan dua hal yang dapat dilakukan, yaitu adaptasi dan inovasi. Menurutnya, era digital telah 'memaksa' semua pihak untuk hidup berdampingan dengan lompatan kemajuan teknologi.

Di masa pandemi, masyarakat pun dituntut untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian proses adaptasi dan inovasi tersebut.

"Pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berkarya dan berkinerja. Pandemi tidak boleh memasung daya kreasi, termasuk untuk memikirkan berbagai persoalan kebangsaan. Dalam konteks inilah, pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI untuk melakukan vaksinasi ideologi berupa memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI juga disesuaikan format penyelenggaraannya secara virtual atau hybrid," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin beserta jajaran Pimpinan Rektorat Universitas Insan Cita Indonesia. Hadir pula Sivitas Akademika serta Keluarga Besar Universitas Insan Cita Indonesia, khususnya para mahasiswa baru Tahun Ajaran 2021/2022.

(akn/ega)

Webinar Indonesia Makin Cakap Digital wilayah Katingan, Rabu, (18/8/2021). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Webinar Indonesia Makin Cakap Digital wilayah Katingan, Rabu, (18/8/2021). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Pemahaman wawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan teknologi bagi masyarakat di era digital. "Utamanya bagi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa," kata Kasi PMKL Dinsos Katingan Suria Melki saat menjadi narasumber Webinar Indonesia Makin Cakap Digital, Rabu. Berbagai tantangan dan perkembangan yang harus dihadapi tersebut, seperti terbukanya arus informasi dari seluruh dunia di era revolusi industri 4.0, hingga terbukanya arus globalisasi yang membawa budaya-budaya asing. Kemudian mudahnya masuk ideologi lain yang bertolak belakang dengan bangsa Indonesia, potensi terkikisnya nilai-nilai yang dimiliki bangsa, hingga lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, berbagai hal yang dapat dilakukan, diantaranya yakni melalui penguatan wawasan kebangsaan dalam dunia pendidikan di luar maupun di dalam kelas. "Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara berkelanjutan," tuturnya. Selanjutnya masyarakat harus memiliki tanggung jawab moral bagaimana Pancasila bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Penguatan nilai-nilai bangsa dan pemahaman tentang bangsa Indonesia sebagai fondasi, mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, hingga memperkuat pertahanan terhadap berbagai pengaruh perkembangan zaman di era globalisasi saat ini. "Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi saat ini menjadi faktor penting, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban melalui pendidikan yang lebih bermutu," ungkapnya. Untuk itu, masyarakat juga harus memahami bahwa sikap nasionalisme merupakan sebuah sikap yang harus dijaga dan kembangkan, dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, termasuk di era digital saat ini. "Literasi digital diperlukan untuk dapat memupuk sikap tersebut," jelas Suria Melki. Adapun prinsip dasar pengembangan literasi digital yang perlu dipahami masyarakat, yakni pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, serta kurasi atau kemampuan untuk mengakses.

Pewarta : Muhammad Arif HidayatUploader : Admin 4

Copyright © ANTARA 2022

Terkait

Terpopuler

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

23 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack