Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:
LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA
- Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
- Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
- Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
- Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
- Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.
Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa
dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko WidodoKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:
- KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
- KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).*
Prasasti Baturaja yang baru saja ditemukan tahun lalu. (Dok Kemendikbud).
Kerajaan Sriwijaya berkuasa dari tahun 683 M sampai kira-kira tahun 1183 M. Ia pernah menjadi kerajaan yang kuat karena letak geografis, sumber daya alam, dan jejaring perdagangan.
Ninie Susanti, arkeolog Universitas Indonesia, menguraikan ketiga faktor tersebut. Pertama, letak pantai timur Sumatra sangat strategis ditambah angin musim yang bertiup secara teratur menjadikannya jalur perdagangan penting sejak awal abad Masehi. Jalur ini menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik.
“Sriwijaya menguasai sisi Selat Malaka yang merupakan lalu lintas strategis jalur perdagangan masa lalu,” kata Ninie dalam acara International Forum on Spice Route (IFSR) di Museum Nasional, Jakarta.
Advertising
Advertising
Baca juga: Inilah Akta Kelahiran Sriwijaya
Kedua, hasil alam berupa rempah, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, besi, timah, emas telah disebut di dalam kitab-kitab sastra dari India sebagai komoditas yang dicari dalam perdagangan. “Sriwijaya mengeluarkan sekira 100-an prasasti dari timah, pasti karena hasil timahnya yang melimpah,” kata Ninie.
Ketiga, Sriwijaya menjalin perdagangan dengan pedagang dari India dan Arab, kemudian Tiongkok. Waktu itu India dan Tiongkok merupakan bagian dari kekuatan dunia. Berdasarkan kronik Tiongkok, hubungannya dengan Sriwijaya baru mulai terjadi pada abad ke-5 M.
“Tiga dasar yang kuat itu merupakan awal dari proses perkembangan kesadaran yang mendorong munculnya Sriwijaya yang kuat sebagaimana disebut di dalam prasasti-prasastinya dari abad ke-7 M,” kata Ninie.
Prasasti Telaga Batu yang berisi kutukan.Prasasti Kutukan
Kekuatan Sriwijaya juga terlihat dari kerajaan-kerajaan yang mengakui kedaulatannya, yaitu Kedah, Ligor, Semenanjung Melayu, Kota Kapur, Jambi, Lamoung, dan Baturaja.
“Kedatuan dari kata datu atau orang yang dituakan. Dalam prasastinya tidak pernah menyebutnya sebagai kerajaan,” kata Ninie.
Mandala-mandala yang di bawahinya itu memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan utamanya, yaitu berdagang, menjadi konsesus bersama di antara masyarakat sipil yang ada di wilayah Kedatuan Sriwijaya.
Menurut Ninie, tokoh intelektual pembentukan pemerintahan maritim adalah para datu (pemimpin mandala, red.) yang mempunyai konsensus bersama dengan Sriwijaya. Ini muncul dalam Prasasti Karangberahi, Kotakapur 1 dan 2, Ligor, Baturaja, Palas Pasemah, Boom Baru.
Baca juga: Raja-raja yang Bertakhta di Sriwijaya
Di samping itu, untuk menancapkan hegemoninya, Sriwijaya mengeluarkan enam prasasti kutukan. Isinya adalah ancaman bagi mereka yang berani melawan raja. Pun ada lebih dari 25 prasasti Jayasiddhayatra, yang memuat perjalanan suci menaklukkan daerah-daerah sekitar.
“Ini sebagai bukti bagaimana ia diakui,” kata Ninie.
Sriwijaya juga menunjukkan kebesarannya dengan mendirikan bangunan untuk agama Buddha di Ligor, Thailand Selatan pada 775 M. Ia juga mendirikan asrama di perguruan Nalanda, India. Asramanya, yang dibangun atas perintah Balaputradewa menjadi salah satu yang terpenting dan masih bisa disaksikan hingga kini.
Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya menjadi kerajaan Maritim terbesar di Asia Tenggara antara lain:
- Letak geografis dari Kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Di depan muara Sungai Musi terdapat pulau-pulau yang berfungsi sebagai pelindung pelabuhan di Muara Sungai Musi. Keadaan seperti ini sangat tepat untuk kegiatan pemerintahan dan pertahanan. Kondisi itu pula menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari India ke Cina, atau sebaliknya. Juga kondisi sungai-sungai yang besar, perairan laut yang cukup tenang, serta penduduknya yang berbakat sebagai pelaut ulung.
- Runtuhnya Kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim
Dengan demikian faktor yang menyebabkan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan Maritim terbesar di Asia Tenggara adalah letaknya yang stategis dan runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam.