Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat mengancam nilai luhur bangsa Indonesia antara lain terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Ancaman dan hambatan terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah segala sesuatu yang mengancam keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia dan menghambat tumbuh dan berkembangnya bangsa dan negara Indinesia. Bingkai Bhinneka Tunggal Ika berarti melihat keragamaman masyarakat Indonesia sebagai kekuatan dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman dan hambatan terhadap bangsa dan negara Indonesia dapat terjadi kapan saja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tanpa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, maka ancaman dan hambatan tersebut semakin besar dan bisa saja menghancurkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia di masa datang.

Baca Juga:

Contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menjadi tantangan integrasi nasional diantaranya adalah:

Kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia

Menghargai keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga​ persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam.

Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam integrasi bangsa.

Kurangnya toleransi

Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama dan ras seperti Indonesia.

Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, juga dengan kondisi ruang dan waktunya yang berbeda termasuk prasangka, keinginan dan kepentingannya.

Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar

Dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proxy dan hibrid (campuran) serta IT yang lebih sulit untuk diantisipasi.

Ancaman tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi di era Revolusi Industri 4.0.

Indonesia, khususnya di daerah Natuna Kepulauan Riau tepatnya Laut Cina Selatan berpotensi menjadi tempat konflik baru. Berada di sisi utara pulau Kalimantan, Laut Cina Selatan menjadi jaringan konflik klaim wilayah kompleks yang saling tumpang tindih antara Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei.

Potensi konflik, ancaman dan ganguan dari luar negeri ini perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan

Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah.

Menurut penjelasan di edukasi.kemdikbud.go.id, ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat. Sehingga ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan wilayah tertentu.

Ketimpangan sosial bertolak belakang dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagiSeluruh Rakyat Indonesia.” Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang memiliki akses ke faktor-faktor ekonomi dengan prinsip kesetaraan, akses pendidikan yang memadai, dan terutama penghidupan yang layak bagi masyarakat.

tuliskan masing - masing dua contoh sikap tanggung jawab di sekolah dan dirumah

Panitia Sembilan berhasil menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Muhammad Yamin disebut sebagai “Piagam Jakarta” dan disahkan pada tang … gal​

ASEAN terdiri dari dua samudra dan dua benua yaitu​

rancangan UUD berisi​

Sebutkan nama kabinet presiden di indonesia​

Kaum muda diharapkan kritis terhadap upaya memecah belah bangsa, merendahkan martabat bangsa dan senantiasa waspada terhadap upaya infiltrasi ideologi dengan cara yang sangat halus dan kekinian. “Yang ingin merubah atau menggantikan Pancasila serta ingin memecah belah NKRI,” kata Bupati Indartato saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara ke- 69, Hari Ibu ke-89, dan Hari Nusantara yang diikuti anggota TNI/Polri, ASN, organisasi wanita, dan pelajar di halaman pendopo kabupaten, Selasa (19/12/2017).

Dewasa ini ketergantungan terhadap teknologi informasi telah membawa semua aspek kehidupan pada cara pandang kita terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Salah satunya ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan segenap bangsa yang tidak lagi bersifat tradisional atau ancaman militer. Tetapi sudah bersifat multidimensional dan berada di setiap lini kehidupan.

Menurut bupati, para generasi muda adalah pemimpin di masa mendatang, harus berperan dan bangga dengan ke-Indonesiaannya, serta harus hebat untuk diri dan bangsa, maupun negaranya. “Itulah bagian dari bentuk bela negara yang sesungguhnya di era kekinian,” ucap dia.

Terkait peringatan Hari Ibu, Indartato menjelaskan jika hal itu dilakukan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia, yang telah berjuang bersama sama kaum laki -laki dalam merebut kemerdekaan. Tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. “Mengingatkan kaum muda akan tekad, persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa,” jelasnya. (arif/nasrul/tarmuji taher/danang/humaspacitan)


Jakarta - Hoax telah menjadi 'senjata' bagi kaum radikalisme untuk merusak mental dan moral bangsa melalui berita-berita bohong. Tidak hanya itu, hoax bahkan bisa membuat perpecahan antaranak bangsa yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hoax sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan banyak keluarga tak harmonis, perkawanan putus, dan terjadi kerusuhan di berbagai daerah akibat 'termakan' berita hoax. Karena itu kami mengimbau marilah kita sama-sama menggunakan media sosial (medsos) untuk hal-hal yang sifatnya sinergis dan edukatif, jangan saling memecah belah," ujar Ketua Masyarakat Indonesia Antihoax (MIAH) Septiaji Eko Nugroho di Jakarta, Rabu (25/1).

Seperti diketahui, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai macam ancaman. Tidak hanya ancaman terorisme, bangsa Indonesia juga diuji keteguhan sebagai bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Utamanya seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang banyak menimbulkan percikan perbedaan dan perpecahan di tengah masyarakat. Kondisi itulah yang dimanfaatkan, pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian Indonesia, dengan membuat berita hoax, baik di media massa, maupun medsos. Ironisnya, masyarakat Indonesia masih rentan dalam menghadapi serangan hoax ini.

Septiaji menjelaskan, meski masih seumur jagung, MIAH sudah melakukan gerakan nasional antihoax ke seluruh Indonesia. Langkah pertama, MIAH lebih bermain di hulu dari masyarakat ke masyarakat. Gerakan ini lebih banyak gerakan moral untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana menyikapi keberadaan media dan medsos untuk digunakan secara positif. Kedua mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoax dari sisi hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Kegiatan di hulu ini lebih banyak melakukan edukasi, literasi, sosialisasi, dan silaturahmi dengan berbagai lembaga pendidikan, ormas, tokoh lintas agama, profesi, budaya, pendidikan. MIAH juga mensinergikan kekuatan relawan dari berbagai daerah untuk bersama menjadi pendorong sebagai duta anti hoax.

Dari sisi hilir, lanjut Septiaji, pemerintah sebenarnya sudah menyuarakan antisipasi hoax ini. MIAH sendiri telah beraudiensi dengan Polri dan diterima langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Diharapkan ke depan, ada sinergi antara Polri dan MIAH untuk mensosialisasikan penyebaran ditinjau dari sisi hukum karena di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasut, serta UU ITE Pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan. MIAH juga telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. Ke depan MIAH dan Kemenkominfo akan bersinergi untuk memberi masukan ke kementerian tentang kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki.

Menurutnya, hoax ini menyebar karena banyaknya akun anonim. "Kami ingin dari pemerintah dalam hal ini Kominfo minimal bisa meminta dan memberikan ketegasan operator agar tidak menjual kartu perdana tanpa identitas yang jelas. Saat ini sudah ada mekanisme tapi kenyataanya masih ada yang bisa mendapatkan kartu perdana tanpa memberikan identitas. Ini masalah awal yang harus ditangani pemerintah," terang Septiaji.

Kedua, lanjut Septiaji, pemerintah harus berani menekan penyedia media sosial seperti facebook, google, twitter, instagram, untuk serius menangani konten yang menyesatkan. Seperti di Jerman, sudah ada rancangan undang-undang untuk mendenda berita hoax di media sosial dengan ancaman denda Rp 7 miliar.

MIAH juga telah beraudiensi dengan Wantimpres. "Kami berharap bisa sinergi dengan Kemdikbud dan Kemag untuk memasukkan konten-konten bagaimana bermedsos secara positif dan menghindari hoax melalui kurikulum pendidikan. Kedua kementerian itu kami rangkul karena memiliki jaringan ke sekolah dan madrasah, dan mungkin jaringan ke pendakwah besar. Kami juga mencoba kolaborasi dengan komunitas NU, Muhammadiyah, dan hobi untuk sama-sama menyuarakan isu ini," terang Septiaji.

Sejauh ini, MIAH di berbagai daerah telah melakukan deklarasi antihoax. Di awali Solo, 11 Desember, kemudian deklarasi digelar serentak di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Wonosobo, 8 Januari, diikuti Yogyakarta, Batam, 22 Januari, juga Tuban, Bogor, Purwakarta.

"Gerakan kami lebih banyak literasi, membaca, dan menulis di medsos supaya masyarakat tidak main share, tanpa tahu berita itu benar atau tidak, tapi bisa memilah mana berita benar, mana yang tidak. Kalau bisa masyarakat bisa mengambil informasi dari berita itu untuk membuat tulisan lagi yang menginspirasi," pungkas Septiaji.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/410985-miah-jangan-gunakan-medsos-untuk-memecah-belah.html

Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo mengatakan, jelang pemilih Selengkapnya

Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI menggandeng perusahaan teknologi IBM untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkat Selengkapnya

Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan desk khusus untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini sebagai p Selengkapnya

Ancaman dari luar negeri yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong nelayan untuk menggunakan perangkat radio komunikasi maritim yang aman dan legal. Selengkapnya