NEWS | 15 Oktober 2019 06:37 Reporter : Ramadhian Fadillah Merdeka.com - Di Zaman Orde Baru, hanya ada tiga partai yang diperbolehkan ikut Pemilu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari sembilan partai besar di Indonesia plus organisasi di bawah naungan Golkar, Ini cara Soeharto meringkasnya menjadi tiga saja. Pemilu pertama era Orde Baru digelar tahun 1971. Ini adalah pemilu kedua di Indonesia. Satu-satunya Pemilu sebelumnya yang pernah digelar adalah tahun 1955 di era Soekarno. Dalam Pemilu 1971 ada 360 kursi yang diperebutkan sembilan parpol dan Sekber Golongan Karya. Jumlah ini ditambah 100 kursi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Jumlah total kursi di DPR menjadi 460. Golkar tak masuk ke dalam sembilan parpol itu. Dia merupakan gabungan dari sekitar 200 organisasi penyokong Orde Baru yang kemudian menjadi satu bendera Golongan Karya. Golkar tercatat sebagai pemenang dengan 227 kursi di DPR. NU mendapat 58 kursi, Parmusi 24 kursi. Lalu PNI mendapat 20 kursi. Sisanya direbut Parkindo, Murba dan Partai Katolik. 2 dari 4 halaman
Setelah Pemilu 1971, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Dia berkaca pada kegagalan konstituante tahun 1955-1959, dimana seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil. Soeharto memanggil para ketua parpol dan menjelaskan pemikirannya. Menurutnya Parpol harus menyeimbangkan antara material dan spiritual. Kira-kira Nasionalis Religius atau Religius Nasionalis, kalau istilah parpol zaman sekarang. "Dengan demikian maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai, ditambah satu kelompok dari Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa," kata Soeharto dalam Biografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang ditulis Ramadhan KH dan G Dwipayana. Partai Katolik, PNI dan IPKI mengerucut menjadi satu di PDI. Sementara parpol Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti mengelompok jadi satu. "Saya tekankan jangan menonjolkan agamanya. Karena itu namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam. melainkan Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materil," kata Soeharto. Sementara organisasi di bawah Golkar tumbuh sebagai satu kekuatan sendiri. Maka di DPR kemudian terbentuklah tiga fraksi. Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. 3 dari 4 halaman
Tak ada penolakan dari partai-partai politik itu. Menurut Soeharto tidak ada pimpinan parpol yang ngotot-ngototan soal konsep tadi. Menurutnya kalau cukup tiga, tak perlu lagi sembilan partai. Toh, tujuannya satu yaitu Pancasila dan UUD 1945. Soeharto mengibaratkan seperti mobil berkendara. Tidak perlu balapan dan kebut-kebutan kalau satu tujuan. Parpol atau kendaraan "Mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak begitu. tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan, dua atau tiga kendaraan, baiklah," kata Soeharto. 4 dari 4 halaman
Dalam rapat dengan Parpol tersebut juga dibahas soal politik tentara. Adalah IJ Kasimo, tokoh Partai Katolik yang bertanya soal peran ABRI dalam politik dan Pemilu. "ABRI jadi polisi militernya saja. Menggunakan kendaraannya sendiri, sambil mengatur lalu lintas," balas Soeharto sambil tertawa. Artinya ABRI tetap menjadi fraksi sendiri dalam DPR. Tak perlu masuk ke Golkar atau salah satu parpol tersebut. Konsep Pemilu dengan Tiga Partai dan Fraksi ABRI ini bertahan selama lima kali Pemilu selama Orde Baru. Mulai dari Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Golkar yang selalu mendapat dukungan dari aparatur sipil dan militer selalu menang telak di setiap Pemilu. Peta politik berubah setelah reformasi dan Soeharto tumbang. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik. PDI Perjuangan memenangkan Pemilu untuk pertama kali. Catatan Redaksi: Selama Bulan Oktober ini kami persembahkan tulisan tematik Bulan Para Presiden. Merdeka.com akan mengangkat kisah-kisah menarik dan cerita di balik sosok para presiden RI. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi. Termasuk cerita mereka dengan para menterinya. Selamat membaca. (mdk/ian)
Presiden Soeharto saat dilantik/disumpah menjadi Presiden. KOMPAS.com - Pemerintahan Orde Baru berada di bawah pimpinan Soeharto dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintah Orde Baru memilikivisi utama melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, utuh, dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa soal UAS Sejarah Indonesia untuk kelas 12: Soal 1Jelaskan tujuan penyederhanaan partai masa Orde Baru! Jawaban: Kebijakan penyederhanaan partai masa Orde Baru bertujuan untuk meminimalkan konflik politik dan memudahkan pembangunan nasional. Selain itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. Penyederhanaan Partai Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Baca juga: Pers di Era Orde Baru Soal 2Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru! Jawaban: Penggabungan partai politik masa Orde Baru dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973.
Sembilan partai politik diggabungkan menjadi dua partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Soal 3Jelaskan upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru! Jawaban: Upaya stabilisasi sosial masa Orde Baru, yaitu:
Baca juga: Soal UAS Sejarah Indonesia: Pemerintahan Orde Baru Soal 4Sebutkan penyimpangan-penyimpangan pemerintah masa Orde Baru! Jawaban:
Apa isi dari Trilogi Pembangunan masa Orde Baru? Jawaban: Isi dari Trilogi Pembangunan adalah:
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru Soal 6Apa yang dimaksud dengan Dwifungsi ABRI?
Jawaban: ABRI memiliki fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan politik. Dalam konsep ini, militer tidak hanya menjaga pertahanan dan keamanan negara, namun juga ikut terjun dalam bidang politik dan pemerintahan. Soal 7Sebutkan kebijakan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru! Jawaban: Dalam buku Ekonomi Indonesia : Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, berikut merupakan kebijkan ekonomi masa Orde Baru :
Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru Soal 8Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari pemerintah Orde Baru! Jawaban: Berikut kelebihan pemerintah Orde Baru:
Berikut kekurangan pemerintah Orde Baru:
Apa yang dimaksud dengan Operasi Seroja?
Jawaban: Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor-Timur kedalam NKRI. Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh kedalam pengaruh Komunis. Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi Soal 10Mengapa pemerintahan Orde Baru dicap sebagai rezim otoriter? Jawaban: Orde Baru disebut sebagai rezim otoriter karena banyak melakukan tindakan represif dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat dan politisi yang dianggap mengganggu kepentingan pemerintah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. |
Alasan pemerintahan orde baru (orba) menyederhanakan organisasi partai politik adalah
Pos Terkait
Copyright © 2024 berikutyang Inc.
